• Jun 11, 2018
• imelda

[caption id="attachment_266" align="alignnone" width="279"] Tema Kegiatan " Penguatan Kapasitas Pengurus Balai Rakyat"[/caption] [caption id="attachment_262" align="alignnone" width="277"] Peserta Kegiatan "Penguatan Kapasitas Pengurus Balai Rakyat[/caption] [caption id="attachment_264" align="alignnone" width="275"] Peserta Kegiatan "Penguatan Kapasitas Pengurus Balai Rakyat"[/caption] Loonuna. desa.id. – Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Dalam Pelatihan yang bertajuk Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Perencanaan danPembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UU Desa, menempatkan desa sebagai cakrawala baru, harapan, dan arus utama pembangunan yang menekankan pada keberdayaan, kemajuan, serta kemandirian warga. Desa yangsebelumnya hanya sebagai obyek kini menjadi subyek, aktor emansipatoris dan partisipatif dalam arena pembangunan nasional. Semangat membangun dari pinggiran sebagai agenda prioritas Nawacita harus menjadi komitmen dan praktik “kehadiran negara” untuk mensejahterakan warganya. Mengawal implementasi UU Desa secara konsisten dan berkelanjutan melalui fasilitasi, supervisi dan pendampingan serta memastikan perangkat peraturan pelaksanaan sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa, harus menjadi pegangan dalam membuat regulasi. Pertarungan gagasan berkembang sejak pembahasan RUU tentang Desa antara kubu yang berorientasi pada kepemerintahan (governmental approach) dengan kubu yang berbasis kemasyarakatan (communityapproach). UU Desa merupakan hasil kompromi. Pertarungan gagasan tersebut dilatarbelakangi sejarah yang panjang mengenai desa, serta pengalaman, persepsi, kepentingan, dan idealisme dari masing-masing pihak. Kelahiran UU Desa masih menyisakan banyak pekerjaan, sehingga kontroversi yang termuat dalam UU tersebut dapat diimplementasikan secara jelas, tanpa keluar dari landasan filosofis dan paradigma yang digunakannya.Lahirnya kementerian baru yang menangani Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, merupakan isyarat politik bahwa pemerintahan erabaru  memberi peran lebih besar kepada desa sebagai sebuah komunitas, bukan sebagai “satuan pemerintahan semu” seperti pada masa-masa sebelumnya. Merujuk pada kerangka pemikiran tersebut dan sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pusat informasi dan pengetahuan masyarakat desa maka dibutuhkan Balai Rakyat. Direktorat Pelayanan Sosial Dasar menyadari strategisnya inisiasi tersebut dalam memformulasikan program Balai Rakyat sebagai Pusat keberdayaan, Komunikasi Informasi dan Edukasi serta Menejemen Pengetahuan Desa tentang pembangunan sosial sebagai instrument fasilitasi, koordinasi dan intervensi pelayanan sosial dasar.

1. TUJUAN

Tujuan Umum: Menjadi acuan bagi keberadaan Balai Rakyat pada lokasi Generasi Sehat Cerdas sebagai pusat kegiatan pelayanan sosial dasar di desa guna mendukung kesejahteraan masyarakat desa melalui fasilitasi masyarakat desa melaksanakan transformasi dan rekonstruksi sosialnya dalam kegiatan nyata di masyarakat desa. Tujuan Khusus:  Memberikan acuan yang jelas bagi para pelaku Generasi Sehat Cerdas serta para pelaku pembangunan dan pemberdayaan di desa untuk:

1. Mengembangkan kaderisasi, peran dan kapasitas masyarakat secara individu dan kolektif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mengembangkan kegiatan berbasis pengalaman lokal yang memungkinkan terjadinya proses belajar kolektif masyarakat dan berkelanjutan;
3. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) dan demokratis serta berkeadilan bagi mereka yang rentan;
4. Memberdayakan kelompok masyarakat dengan memperkuat kegotong-royongan serta asosiasi-asosiasi yang ada;
5. Mendorong inovasi, industrialisasi, ekonomi kreatif serta kapasitas kewirausahaan masyarakat desa;
6. Membangun kemitraan melalui jaringan kerja maupun wadah aliansi strategis untuk advokasi kemandirian desa

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Loonuna pada tanggal 11 juni 2018 dihadir Sekretaris Desa serta 6 perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota, Bendahara, serta masyarakat di Wilayah Pemerintah Desa Loonuna. Di sela-sela  kegiatan tersebut Sekretaris Desa (Yosef Mali Bele), Mengatakan :“Balai Rakyat merupakan wahana pelayanan sosial yang dapat menjadi  instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk menghapus hambatan-hambatan setiap orang, kelompok, gender atau komunitas dalam interaksi dan dinamika sosial di lingkungannya terutama yang bersumber dari diskriminasi, kesenjangan maupun faktor lain yang menghilangkan martabatnya. Oleh karenanya pelayanan sosial ini  menjamin dan memastikan  setiap orang, kelompok, gender atau komunitas memiliki akses dan kontrol terhadap pengembangan sumber-sumber kekuatan, kemajuan, dan kemandirian sehingga memiliki status sosial yang setara dan bermartabat yang ditandai dengan penghormatan terhadap praktek kehidupan yang non diskriminatif, persamaan kesempatan, dan tetap memelihara kesetiakawanan sosial dan perlindungan bagi mereka yang lemah” Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Loonuna Dalam curah pendapat di awal sesi terdapat bermacam temuan yang saling dibagikan antar masing-masing peserta, antara lain: Proses Perencanaan dan Penganggaran belum sistematis dan terstruktur sesuai regulasi; Belum adanya daftar warga yang tidak terlibat (tergabung) dalam kelompok-kelompok warga (misal: dusun Piebulak); Data dan Informasi belum dikaji untuk perumusan program kegiatan; Belum adanya Berita Acara Musyawarah Dusun; Perlu melihat kembali Perda Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Maka dengan adanya pelatihan ini diharapkan (1) Meningkatnya pengetahuan peserta dalam perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif (2) Meningkatnya pengetahuan peserta tentang konsep UU desa beserta kebijakan turunannya (konsep dan implementasi) (3) Terbangunnya komitmen peserta untuk mengimplementasikan perencanaan penganggaran partisipatif di 2017 untuk dokumen perencanaan dan penganggaran 2018 (4) Adanya rencana tindak lanjut untuk pra Musdes dan Musdes tahunan 2018. Sehingga tujuan dari keseluruhan rangkaian diskusi dalam pelatian ini adalah : (1) Mendiuskusikan pengalaman praktik perencanaan pembangunan di desa (2) Meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan perangkat desa dalam melakukan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif di desa (3) Meningkatkan kapasitas pengetahuan perangkat desa mengenai UU Desa beserta kebijakan turunannya (4) Meningkatkan pemahaman perangkat mengenai demokrasi, transparansi, akuntabilitas serta inklusi sosial. Acara ini dapat terselenggara berkat kerjasama antara Pemerintah Desa Loonuna dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Editor & Dokumentasi : Alfons Karaen